UU KPK Baru, Laode Syarif: Banyak Pasal yang Lemahkan Penindakan KPK

Jakarta - DPR baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai banyak pasal UU itu melemahkan penindakan KPK.

"Jika dokumen yang kami terima via 'hamba Allah', karena KPK tidak diikutkan dalam pembahasan dan belum dikirimi secara resmi oleh DPR atau pemerintah, banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK," kata Syarif kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).

Baca juga: Revisi UU KPK Disahkan, Koalisi Masyarakat Berbaju Hitam Demo di DPR

Dia kemudian menjelaskan poin-poin dalam UU KPK baru yang dinilai berpotensi melemahkan KPK. Poin-poin itu antara lain komisioner KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum, penyadapan, penggeledahan, penyitaan harus izin dewan pengawas, Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden, komisioner bukan lagi pimpinan tertinggi di KPK, dan status kepegawaian KPK berubah drastis dan harus melebur menjadi ASN.

"Hal-hal di atas berpotensi besar untuk mengganggu 'independensi' KPK dalam mengusut suatu kasus," sebut Laode.

Baca juga: Cegah Gesekan, Polisi Sekat Massa Pro dan Kontra RUU P-KS yang Demo di DPR

Menurutnya, masih banyak detail dalam UU itu yang melemahkan KPK. Namun Syarif mengaku masih menelitinya.

"Masih banyak lagi detail-detail lain yang sedang kami teliti dan semuanya jelas akan memperlemah penindakan KPK," tuturnya.

Sebelumnya, DPR mengesahkan UU KPK baru dalam rapat paripurna. Dalam UU tersebut, KPK jadi memiliki dewan pengawas, izin penyadapan hingga penyidikan dari dewan pengawas, pimpinan KPK bukan lagi penyidik, dan penuntut umum hingga KPK yang bisa menerbitkan SP3.


Simak juga video "Revisi UU KPK Disahkan, Koalisi Masyarakat Berbaju Hitam Demo di DPR!":

[Gambas:Video 20detik]

(ibh/haf)